Lima Prinsip Utama IT Governance


 

📣 Berbicara mengenai governance, ISACA dan ITGI melalui kerangka Cobit 5 memperkenalkan lima prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam mempromosikan dan menerapkan aspek governance dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Kelima prinsip utama tersebut dijelaskan sebagai berikut.
1. Meeting Stakeholder Needs. Setiap pemangku kepentingan organisasi memiliki kebutuhan akan keberadaan sistem dan teknologi informasi dalam konteksnya yang beragam. Ada yang mengharapkan terjadinya efisiensi, bertambahnya revenue, semakin transparansinya pengelolaan aset, memperbaiki kendali/control process, meningkatkan utilisasi pegawai, memberdayakan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Ini adalah prinsip utama dari governance, dimana keberadaan sistem dan teknologi informasi tidak boleh lepas dari konteks kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan tertinggi dalam organisasi atau perusahaan (pemilik dan pimpinannya).
2. Covering Enterprise End-to-End. Informasi sebagai asset penting organisasi dibutuhkan oleh seluruh unit organisasi, dari yang berada dalam domain proses hulu (dekat dengan pemasok bahan baku) hingga ke domain proses hilir (dekat dengan pelanggan). Setiap proses di dalam organisasi pasti membutuhkan informasi, mengolahnya, dan kemudian menghasilkan informasi baru bagi kebutuhan proses selanjutnya. Oleh karena itulah maka domain governance harus memperhatikan kenyataan ini sehingga pendekatan yang dipergunakan perlu utuh dan lengkap, di segala lini proses dan unit organisasi.
3. Applying a Single Integrated Framework. Saat ini, begitu banyak standar best practice di bidang manajemen dan governance teknologi informasi yang dikenal di industri dan diadopsi beranekaragam organisasi maupun perusahaan, seperti: ISO-38500, TOGAF, ITIL, ISO-20000, ISO-27001, PMBOK, CMMI, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, Cobit telah mempertimbangkan dan mengadopsi berbagai kerangka dan konsep best practice tersebut ke dalam prinsip, model, dan strukturnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Cobit secara lengkap dan terpadu mengintegrasikan keseluruhan kerangka best practice tersebut.
4. Enabling a Holistic Approach. Isu governance tidak bias dilihat sepotong-sepotong, dalam arti kata hanya memandangnya dari satu sisi perspektif saja. Governance merupakan suatu tatanan konsep yang berkaitan dengan sejumlah dimensi, seperti: kebijakan, proses, sumber daya, fasilitas, teknologi, kultur, dan lain sebagainya. Masing-masing domain ini mampu menjadi pemicu (enabler) bagi terselenggarakannya praktek governance yang efektif tergantung dari situasi dan konteks organisasi.
5. Separating governance from management. Cukup banyak pihak-pihak yang mencampur adukkan kedua konsep yang secara prinsip dan hakiki berbeda ini. Di Negara yang kebanyakan organisasi atau perusahaannya menggunaka nbentuk two-layer system (misalnya: Komisaris dan Direksi), sangat penting untuk membedakan dan memisahkan pengertian governance dengan manajemen karena keduanya memiliki tujuan, alasan, dan karakteristik yang berbeda secara signifikan. Jika manajemen lebih menekankan pada rangkaian menjalankan aktivitas untuk pencapaian visi, misi, dan obyektif organisasi yang telah dicanangkan, governance lebih fokus pada cara-cara pencapaian visi, misi, dan obyektif tersebut yang sejalan dengan prinsip-prinsip nilai (value) yang dianut oleh pemilik perusahaan seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan lain sebagainya.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *